Melihat Arah Kebijakan Tiongkok Melalui Pidato Presiden Xi Jinping dalam Ultah PKT ke-95

Presiden Xi Jinping Memberikan Pidato dalam Ulang Tahun PKT ke-95 (Credit: Reuters)
Presiden Xi Jinping Memberikan Pidato dalam Ulang Tahun PKT ke-95 (Credit: Reuters)

Jumat, 1 Juli 2016 merupakan hari ulang tahun Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang ke-95. Seperti tradisi yang sudah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya, Presiden Tiongkok menyampaikan pidato kenegaraan di Great Hall of the People (Gedung Agung Rakyat) di Beijing. Dari pidato tersebut, terdapat beberapa intisari yang dapat memberikan petunjuk samar mengenai arah kebijakan Tiongkok.

Pada poin pertama, Presiden Xi Jinping mengingatkan agar PKT tetaap setia kepada ideologinya dan terus berpegang pada Marxisme. Hal ini dipandang sebagai sikap kehati-hatian PKT terhadap gelombang kapitalisme dan kebebasan dalam batas-batas tertentu bagi rakyat Tiongkok, yang semakin hari justru kian terbuka terhadap ide-ide dari luar. Seperti kita ketahui, Tiongkok memang mengekang rakyatnya melalui kebijakan sensor yang ketat atas situs internet yang dianggap menyebarkan paham yang berlawanan dengan prinsip-prinsip Tiongkok seperti Demokrasi ala Barat. Presiden Xi Jinping juga masih mengingatkan mengenai ancaman korupsi, dimana gaya hidup elitist dari anggota partai dan politbiro yang didapat melalui korupsi justru akan melemahkan partai dan mengalienasi rakyatnya sendiri.

Terhadap klaim sepihak Tiongkok terhadap wilayah Laut Cina Selatan dengan berlandaskan pada Nine Dash Line, Presiden Xi menyatakan bahwa Tiongkok tidak mau mencari masalah, tetapi juga tidak akan melepaskan kepentingan-kepentingannya yang utama. Tiongkok mengganggap LCS sebagai masalah kedaulatan, keamanan, dan pembangunan (merujuk pada aktivitas Tiongkok di Fiery Cross Reef, Mischief reef, Woody, dan Johnson yang direklamasi Tiongkok) yang tidak bisa ditawar bagi Tiongkok sendiri. Sejumlah negara saat ini menunjukkan sikap terang menentang dominasi Tiongkok, termasuk Filipina yang memutuskan untuk mengajukan masalah batas wilayah ini ke arbitrase internasional yang akan diputuskan pada 12 Juli 2016 atau dua minggu lagi. Tiongkok diketahui malah membentuk arbitrasenya sendiri dan menolak segala bentuk upaya hukum negara lain terhadap wilayah yang diakui Tiongkok tersebut. Indonesia yang garis batas ZEEnya juga sempat bersitegang dengan nelayan Tiongkok yang dibekingi oleh Kapal Chinese Coast Guard (CCG).

Mengenai persoalan dengan Taiwan, Tiongkok seperti biasa mengambil kebijakan menentang kekuatan di Taiwan yang memilih kemerdekaan dan berpisah dengan Tiongkok, serta menganggap Republik Taiwan sebagai propinsi separatis. Tahun ini Taiwan dipimpin oleh Presiden wanita Tsai Ing Wen dari Partai Progresif Demokratik yang pro kemerdekaan, namun sejauh ini Presiden Tsai memilih jalur non konfrontatif dan menyatakan akan terus menjaga hubungan baik dengan Tiongkok. Taiwan sendiri kelihatannya tidak berminat atas konfrontasi politik dan memilih fokus pada pertumbuhan ekonomi di tengah krisis perekonomian dunia. Perayaan ulangtahun PKT tahun ini juga diwarnai dengan kecelakaan peluncuran rudal Hsiung Feng III yang tidak sengaja diluncurkan oleh kapal perang Taiwan ke arah Tiongkok. Namun karena rudal tidak melewati garis median Selat Taiwan, Tiongkok kelihatannya tidak akan mengambil langkah kongkrit terkait insiden ini.

Baca juga: AL Taiwan Salah Meluncurkan Rudal HF III ke Arah Tiongkok

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *