Jokowi ke Natuna, Pendirian Pemerintah Indonesia Berubah?

kri-vs-kapal-china-1

Setelah sejumlah insiden antara satgas anti illegal fishing dan kapal nelayan Tiongkok yang dibekingi oleh kapal CCG (Chinese Coast Guard), pendirian pemerintah Indonesia mulai berubah, ditandai dengan rencana Presiden Jokowi untuk berkunjung ke Natuna pada hari ini, 23 Juni 2016 untuk memastikan percepatan pembangunan Natuna.

Selama ini Tiongkok menganggap perairan Natuna sebagai wilayah perikanan tradisionalnya, oleh karena itu perairan Natuna diklaim masuk ke dalam batas laut Tiongkok yang dikenal dengan Nine Dash Line. Permasalahannya, klaim Tiongkok itu tidak berlaku dan bertentangan dengan hukum laut internasional. Selama ini pemerintah Tiongkok abai, cuek, nekat, dan bahkan memprovokasi kapal TNI maupun institusi yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut seperti kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Beberapa kali kejadian penegakan hukum yang bergesekan dengan pihak Tiongkok, seperti penangkapan KM Kway Fey 10078 oleh KP Hiu 11 pada 19 Maret 2016. Insiden itu dianggap minor oleh kedua negara, dimana Indonesia walaupun mengajukan nota protes resmi melalui Kemlu, tetapi setelah beberapa kali pertemuan isu ini digeneralisir sebagai isu perikanan belaka, seperti wawancara BBC dengan menteri Pertahanan Ryamizard Raycudu pada awal Juni 2016. Kepentingan ekonomi, seperti disampaikan oleh pihak Tiongkok, harus didahulukan dan diprioritaskan mengingat banyaknya kerjasama strategis dalam bisnis Tiongkok-Indonesia.

Namun setelah insiden ketiga dimana tiga KRI yang dipimpin KRI-838 Imam Bonjol menangkap Han Tan Chou (19038), Pemerintah Indonesia nampaknya mulai kehabisan kesabaran dan mulai merubah pendiriannya. Presiden Jokowi berencana untuk ke Natuna menggunakan jalur udara dan mendarat di Ranai, kemudian melakukan inspeksi dan kemudian melakukan rapat terbatas di atas KRI-838 Imam Bonjol. Rapat akan membahas mengenai percepatan pembangunan Natuna. Ini merupakan langkah simbolik dari Presiden Jokowi untuk menegaskan bahwa Indonesia tidak main-main mengenai klaim kedaulatan atas Natuna, baik daratan dan juga termasuk wilayah perairannya. Kedaulatan atas wilayah Laut sendiri berulangkali dinyatakan sebagai salah satu pilar dari perwujudan Indonesia sebagai Poros Maritim.

_87205691_spratly_islands_624_v5

Kementerian Pertahanan sendiri dikabarkan telah mengajukan anggaran tambahan senilai Rp 1,3 Triliun khusus untuk membangun fasilitas militer di Natuna. Dengan anggaran tersebut, Kemhan berencana membangun fasilitas untuk penempatan satu batalion infantri TNI AD, termasuk peningkatan sarana prasarana (sarpras) untuk perkuatan pangkalan udara seperti pembangunan shelter dan fasilitas perbaikan skala terbatas, mengingat akan ada satu flight pesawat tempur yang akan ditempatkan di sana, kemungkinan F-16 dari Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin, Pekanbaru. Yang juga harus dikerjakan juga adalah perbaikan dan peningkatan dermaga sehingga kapal TNI AL bisa sandar dan isi perbekalan dengan aman dan nyaman. Yang harus diperhatikan, Tiongkok membangun pangkalan militer di Fiery Cross Reef, yang merupakan salah satu gugusan pulau di Spratly yang menjadi sengketa. Kemhan dan TNI harus memperhitungkan kemungkinan Tiongkok menggunakan Fiery Cross Reef yang terus dibangun sebagai pangkalan aju untuk PLAN (AL Tiongkok) dan PLAF (AU Tiongkok). Kita harus selalu waspada.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *